Fikih Perlindungan Anak

Tinjauan terhadap Konsep Radā‘ah dan Hadānah Sebagai Bentuk Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan Terhadap Anak: Sebuah Gambaran Umum

Dalam kajian sosiologis, diasumsikan bahwa di antara kelompok masyarakat yang rentan terkena penindasan dan tindak kekerasan adalah anak-anak. Ketika terjadi perceraian, misalnya, yang kerapkali terkena imbasnya adalah kelompok anak-anak. Efek dan pengaruh perceraian orang tua terhadap anak juga begitu besar. Riset menunjukkan bahwa anak-anak seringkali mengalami kegelisahan emosional setelah orang tua mereka berpisah. Dalam penelitian yang dilakukan Judith Wallerstein dan Joan Kelly terhadap anak-anak dari 60 pasangan yang berpisah di wilayah Marin, California, disimpulkan bahwa hampir semua dari 131 anak-anak mengalami kegoncangan emosi pada saat perceraian orang tua mereka. Anak-anak usia pra-sekolah bingung dan merasa takut, dan cenderung menyalahkan diri mereka sendiri sebagai penyebab terjadinya perceraian. Anak-anak yang lebih tua lebih bisa memahami alasan-alasan perceraian, namun mereka tetap gelisah dan khawatir tentang masa depan mereka.[1]

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yang merupakan wilayah kekuasaan laki-laki, juga seringkali menimpa anak-anak. Berdasarkan penelitian, target utama kekerasan dan penyiksaan fisik adalah anak-anak, terutama yang berusia di bawah 6 tahun.[2] Dalam skala yang lebih luas, terutama di wilayah publik, kekerasan ini mewujud dalam bentuk pemaksaan anak, terutama anak laki-laki, untuk menjadi pekerja atau buruh, sedangkan anak-anak perempuan seringkali dijadikan sebagai pembantu rumah tangga. Menurut laporan dari UNICEF, sekitar 246 juta anak terlibat dalam buruh kerja. Hampir 70 persen dari anak-anak ini bekerja pada kondisi-kondisi kerja yang buruk dan terkadang berbahaya, misalnya bekerja di pertambangan, berhadapan dengan zat-zat kimia dan pestisida di pertanian, atau dengan mesin-mesin yang berbahaya. Jutaan anak perempuan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan bahkan mengerjakan pekerjaan rumah yang tidak dibayar, yang semua profesi ini rentan sekali pada kemungkinan terjadinya eksploitasi dan penyiksaan. Jutaan anak juga berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan, misalnya, sekitar 1,2 juta anak diperdagangkan (child-trafficking), dijadikan budak (5,7 juta), dipaksa untuk menjadi pelacur atau pelaku pornografi (1,8 juta), dan direkruit sebagai tentara anak dalam konflik bersenjata (300 ribu).[3]

Di Indonesia, kondisinya juga tidak jauh beda, apalagi budaya patriarki dan pemahaman anak sebagai properti orang tua, masih bisa dikatakan kental. Mereka masih banyak mengalami berbagai bentuk kekerasan baik kekerasan seksual, fisik, psikologis, maupun ekonomi. Menurut laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak di Indonesia dari 481 kasus pada tahun 2003 meningkat menjadi 547 pada tahun 2004. Di antara jumlah itu, 221 kasus merupakan kekerasan seksual, 140 kekerasan fisik, dan 106 adalah kasus-kasus lain, seperti diantaranya kekerasan. Di bidang ekonomi, misalnya, dari 6,5 juta anak-anak berusia 10-14 tahun terpaksa harus bekerja dalam kondisi-kondisi kerja yang buruk dan berbahaya, seperti di sektor industri pabrik, perkebunan, pertanian, perikanan, jalanan, pembuangan sampah, bahkan sektor pertambangan. Ini juga termasuk 1,5 juta yang terpaksa menjadi pembantu rumah tangga.[4] Dengan bertambahnya jumlah anak yang putus sekolah pada masa krisis ekonomi ini, diperkirakan jumlah ini juga akan meningkat tajam.

Tidak hanya itu, fakta yang paling menyedihkan adalah penjualan bayi dan perdagangan anak demi tujuan seks komersial dan prostitusi. Jumlahnya semakin meningkat karena himpitan ekonomi dan kemiskinan, dan juga akibat-akibat konflik yang berkepanjangan. Daerah-daerah miskin adalah tempat yang paling rentan dalam penjualan bayi dan anak-anak, seperti diantaranya, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara. Sedangkan tempat tujuan penjualan adalah kota-kota besar, daerah-daerah industri dan pariwisata, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, Arab Saudi, Taiwan, dan Australia (menurut laporan Komnas Perlindungan Anak).

Itu lah kondisi yang dialami anak, yang diperkirakan hampir sama di seluruh belahan dunia, dan fakta ini membenarkan teori feminis bahwa anak-anak, seperti halnya perempuan, adalah kelompok lemah yang rentan sekali dengan berbagai macam bentuk kekerasan dan penindasan. Oleh karena itu, dari awal, para feminis menyuarakan slogan “children are people” [anak-anak juga manusia], dan menegaskan bahwa anak-anak bukanlah properti orang tua, tetapi mereka mempunyai hak-haknya sendiri.[5] Salah seorang feminis radikal, Shulamit Firestone, dalam bukunya Dialectic of Sex bahkan berpendapat bahwa pelembagaan dunia anak adalah penemuan sosial yang mesti dibongkar jika perempuan dan anak-anak ingin dapat bebas.[6]

Mengapa kekerasan terhadap anak-anak sering terjadi? Jawabannya sederhana. Pertama, anak-anak secara fisik adalah lemah. Kedua, fakor-faktor luar yang mencakup kondisi-kondisi sosial, ekonomi, seperti kemiskinan, perang dan juga berbagai macam konflik sosial, ikut melanggengkannya. Kekerasan terhadap anak ini jika dibiarkan berlanjut atau tidak ada upaya pencegahan dan penanggulangannya, akan berakibat serius bagi perkembangan anak, terutama, kesempatan hidup yang semakin pendek, pendidikan yang tidak terurus yang kemudian menyebabkan banyaknya anak yang berhenti sekolah, dan ini pada gilirannya akan menyebabkan anak menjadi bodoh, tidak terpelajar, menurunnya kesehatan mental (trauma psikologis) dan kemiskinan. Semuanya ini berpotensi besar dalam menciptakan orang-orang yang tidak percaya diri, kasar dan bengis (violent), tidak berperadaban, yang bisa menjadi penghambat yang serius bagi pembentukan masyarakat sipil.

Mengingat konsekuensi serius yang bisa ditimbulkan dari kekerasan anak ini, maka memberikan perlindungan kepada anak merupakan satu hal yang sangat krusial bagi kelanjutan hidup, kesehatan dan kesejahteraan mereka. Langkah awal pertama yang terpenting adalah melakukan rekonstruksi pemahaman atas konsep anak dan perlindungannya. Dalam masalah ini, fiqh Islam sebagai sebuah disiplin ilmu, telah memberikan sumbangsih yang cukup signfikan. Dan kedua, melakukan tindakan afirmatif melalui pembentukan perundang-undangan dan berbagai komisi untuk tujuan perlindungan atas hak-hak anak. Uraian berikut akan memberikan satu ulasan tentang isu perlindungan anak dari sudut fiqh dan perundang-undangan. Namun sebelumnya, penulis akan memaparkan beberapa teori tentang perkembangan anak, yang hal ini sangat penting sebagai fondasi dan kerangka dasar dalam melihat betapa pentingnya perhatian terhadap hak anak dan perlindungan kepadanya demi perkembangan kehidupan masa depan mereka.

Perkembangan Anak: Kerangka Teoritis
Ada korelasi yang signifikan antara masa kanak-kanak dan perkembangan kehidupan masa depan mereka. Jika pada masa kanak-kanak, perkembangan psikologi dan moral mereka baik, maka masa depan mereka akan dipastikan lebih baik. Karena itu, pendidikan anak semenjak dini menentukan gambaran masa depan mereka. Gambaran masa kecil akan bisa memperlihatkan gambaran masa depan ketika anak menjadi dewasa dan tua.[7] Masa kecil yang diisi dengan pengalaman yang baik, akan sangat berkesan bagi perkembangan hidup anak ketika tumbuh dewasa dan tua. Namun sebaliknya, jika anak selalu mengalami penekanan, penyiksaan, kekerasan, baik verbal maupun fisik, seperti, perkataan-perkataan yang tidak senonoh dari orang tuanya dan berbagai pemukulan, maka itu akan berpengaruh pada perilaku dan moralnya di kemudian hari. Satu penelitian oleh Deborah J. Laible, mendukung satu fakta gagasan bahwa isi dan model perbincangan ibu-anak adalah penting dalam membentuk pemahaman moral awal si anak.[8]

Korelasi wacana orang tua-anak terhadap perkembangan kognitif sosial anak ini juga diungkapkan secara lebih jelas oleh Lev Vygotsky yang menegaskan bahwa orang tua dan anak menciptakan makna secara bersama-sama dari interaksi awal mereka satu dengan yang lainnya. Bahasa, dalam hal ini, adalah penting sebagai bagian dari proses tersebut, karena menurut Vygotsky, bahasa memberikan kepada anak satu cara baru di mana ia membayangkan, merenungkan, dan ikut serta dalam pengalaman sosial. Pesan-pesan dan makna-makna yang diciptakan oleh orang tua dan anak secara bersama-sama dalam konteks wacana diinternalisasikan, atau diambil sendiri oleh si anak. Kemudian, mengingat percakapan-percakapan sehari-hari dengan pengasuh anak kerapkali diilhami oleh pesan-pesan moral dan emosional, percakapan-percakapan ini mungkin berpengaruh kepada konstruksi pemahaman moral dan emosional si anak.[9] Berdasarkan teori ini, secara lebih luas, dapat dikatakan bahwa segala bentuk percakapan masa kecil yang dihadapi oleh si anak, baik itu dengan orang tuanya atau orang lain, berpotensi pada pembentukan pemahaman moral dan emosional mereka.

Begitu pula, penyiksaan dan kekerasan fisik yang dialami anak juga memberikan dampak yang serius bagi perkembangan kejiwaan dan moral anak, demikian pula dengan kondisi-kondisi dan lingkungan-lingkungan yang memaparkan berbagai bentuk kekerasan fisik. Freud menekankan bahwa apa yang terjadi pada masa kanak-kanak dan masa kecil awal pada dasarnya mengatur banyak pengalaman kita kemudian. Sebenarnya tidak hanya masa kecil, tetapi juga masa remaja sama pentingnya dalam proses pembelajaran sosial anak.

Selain kedua tokoh ini, mungkin teori perkembangan anak yang paling berpengaruh adalah model perkembangan kognitif yang dipelopori oleh seorang psikolog Swiss, Jean Piaget. Piaget membagi perkembangan anak ke dalam empat tingkatan pemikiran yang abstrak dan semakin kompleks, yang masing-masing berbeda secara kualitatif namun masih tergantung kepadanya. Pertama, sensorimotor, tingkatan (dari kelahiran sampai usia 2 tahun) adalah masa pembelajaran dasar eksperimental non-verbal ketika anak mengalami dunia terutama melalui indera-indera mereka dan secara bertahap mengetahui tubuh-tubuh mereka sendiri serta objek-objek di luar dirinya. Tingkatan pra-operasional (usia 2 sampai 6 tahun) mencakup penghubungan objek-objek dengan kata-kata dan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks, meskipun fokus anak, dalam tahapan ini, masih tetap egosentris, satu istilah yang menunjuk kepada ketidakmampuan dalam memperhatikan benda-benda dari perspektif orang lain. Tingkatan ketiga, kerja-kerja yang kongkrit, (dari usia 6 sampai 11 tahun), adalah satu periode yang selama periode itu aktivitas-aktivitas pengkategorisasian dan kerja-kerja logika awal terjadi. Tingkatan keempat, kerja-kerja formal, (usia 12 dan lebih) dicirikan dengan kemunculan bertahap kemampuan yang matang untuk menalar dan menghadapi hubungan-hubungan yang abstrak.[10]

Berdasarkan deskripsi teori diatas yang menegaskan adanya korelasi yang kuat antara pengalaman masa kanak-kanak dan kehidupan masa depan, maka upaya penjagaan atas perkembangan moral dan psikologi anak semenjak dini menjadi begitu krusial.

Perlindungan Anak: Antara Fiqh Dan Perundang-Undangan
Istilah “anak” diartikan dalam pengertian yang begitu beragam. Berbagai kamus bahasa Indonesia mendefinisikannya sebagai “manusia yang masih kecil.”[11] Definisi ini jelas masih begitu abstrak, karena tidak menentukan batasan usia yang mana seseorang bisa dianggap sebagai anak kecil. Dalam kamus bahasa Inggris, ada dua kata yang menunjukkan kepada makna “anak”, yaitu child dan infant. Kedua kata ini mengandung pengertian yang tampak berbeda, meskipun sebenarnya tidak begitu signifikan. Kata child diartikan oleh A.S. Hornby sebagai “a young person from birth to the age of full physical development, a boy or girl” [anak muda dari usia kelahiran hingga usia perkembangan fisik yang utuh, laki-laki atau perempuan].[12] Lagi-lagi, dalam pengertian ini tidak ditentukan secara jelas rentang batas usianya. Sementara itu, kata infant menunjuk kepada pengertian “a very young child, e.g. up to the age of two” [anak yang sangat kecil, misalnya sampai usia dua tahun].[13] Pengertian kamus tersebut tampak masih problematis jika dikaitkan dengan realitas dan fakta pertumbuhan anak serta masalah-masalah kekerasan yang dihadapinya. Untuk itu, pengertian secara perundang-undangan mungkin dapat memperjelas makna legal-sosiologis dari kata “anak”.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak (Pasal 1, ayat 1), dijelaskan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan.”. Pengertian ini berbeda dengan yang diuraikan oleh UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Pasal 1 ayat 1), di mana di sana ditegaskan bahwa yang dimaksud anak dalam kaitannya dengan perkara pidana yang dilakukannya adalah “yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun).” Jadi, berdasarkan pada undang-undang ini, batas usia yang mana seseorang dianggap sudah tidak anak-anak lagi adalah apabila seseorang sudah melampaui usia delapan belas tahun.

Jika dikaitkan dengan konsepsi anak dalam Islam, tampak bahwa ada ragam istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepada pengertian anak, misalnya kata tifl [jamak, atfāl][14], walad [jamak, awlād],[15] ibn [jamak abnā`] buat laki-laki dan bint [banāt] buat perempuan, ṣabiyy [jamak, ṣibyân], dan ghulām [jamak, ghilmān].[16] Dalam kamus bahasa Arab, kata tifl menunjuk kepada makna anak yang masih balita, yaitu, berdasarkan pengertian Abu al-Haitsam, “dari saat ketika ia dilahirkan dari rahim ibunya hingga ia mengalami mimpi basah.”[17] Sementara itu, kata walad lebih menjelaskan pengertian anak secara umum. Sedangkan kata ibn-bint digunakan jika disandingkan dengan orang tuanya. Kata abiyy menunjuk kepada makna anak dari saat dilahirkan hingga menyusui.[18] Terakhir, kata ghulām menunjuk kepada makna seorang laki-laki dari saat dilahirkan hingga menjadi tua.[19] Pengertian yang lebih tepat dalam kajian ini adalah pada yang kata pertama, yaitu tifl.

Namun demikian, Al-Quran tidak menentukan batas usia seorang dianggap masih anak-anak atau dewasa. Dalam Al-Quran, istilah yang biasa digunakan untuk menunjuk kepada pengertian seorang yang dianggap telah dewasa adalah ungkapan balagha ashuddahu,[20] balagha al-hulum,[21] atau balagha as-sa‘y,[22] yang menunjuk kepada makna “akil-balig, berakal, dan matang usia.” Selain itu, ungkapan balagha rushdahu juga digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjuk kepada pengertian ini. Jika seseorang belum sampai pada tingkatan ini, maka ia masih dianggap sebagai anak-anak. Tanda kematangan usia seorang anak laki-laki adalah apabila ia telah mengalami mimpi basah (balagha al-hulum) atau telah mencapai usia 15 tahun.[23] Sedangkan perempuan dapat dianggap dewasa jika sudah mengalami siklus haid. Sebaliknya, jika belum mengalami siklus haid ini, maka dikatakan sebagai anak-anak yang tidak terkena beban taklif. Batas kematangan usia tersebut kemudian dipahami berbeda-beda di masing-masing negara Muslim terutama dalam kaitannya dengan perundang-undangan tentang isu ini.

Istilah “perlindungan anak” dijelaskan secara singkat oleh UNICEF sebagai “perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penyiksaan, dan pengabaian.”[24] Dalam undang-undang perlindungan anak (Pasal 1, ayat 2) disebutkan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dari dua pengertian ini, jika dihubungkan dengan wacana fiqh Islam, prinsip-prinsip yang harus dilindungi sebenarnya lebih terkait dengan perlindungan terhadap lima hal yang mendasar (al-darūriyyāt al-khamsah), yang dipercaya sebagai jantung dari pensyariatan hukum Islam, yaitu agama (dīn), jiwa (nafs), akal (‘aql), kehormatan (‘ird) dan harta (māl). Dalam kaitan ini, anak harus diberikan perlindungan dalam hal agama dengan memberikan pendidikan keagamaan semenjak dini. Begitu pula, akalnya juga harus dijaga dengan memberikan pendidikan kepadanya, dan begitu seterusnya.

Perlindungan Anak: Perspektif Fiqh Islam
Dalam wacana fiqh Islam, perhatian terhadap masalah anak dan perlindungannya dijabarkan dalam dua konsep mendasar, yaitu radā‘ah dan hadānah. Kedua konsep ini begitu vital dan saling berhubungan, dan keduanya mendapatkan pijakan teologis yang begitu kuat dari Al-Quran, terutama al-Baqarah: 233, dan berbagai hadis Nabi. Dan, permasalahan ini terkait pula dengan persoalan hak, entah itu berhubungan dengan hak ibu, bapak atau bahkan anak.  

Radā‘ah (Pemberian Air Susu Ibu)
Istilah radā‘ah secara kebahasaan mengandung pengertian “menghisap susu dari puting ibu secara umum”, sedangkan dalam pengertian istilah, ia dipahami sebagai “menyusunya seorang anak kecil dari payudara seorang perempuan yang menyusuinya dalam rentang waktu dua tahun setelah kelahiran.”[25]

Dalam wacana fiqh Islam, seperti ditegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 233, seorang ibu dianjurkan untuk menyusui anaknya selama rentang waktu dua tahun penuh sehingga ia menjadi seorang anak yang sehat baik fisik maupun psikologinya. Sebagian besar fuqaha, mengatakan bahwa perintah di sini menunjuk kepada sunnah atau anjuran, bukan kewajiban.[26] Namun menurut versi Wahbah al-Zuhaili,[27] para fuqaha sepakat bahwa praktik penyusuan ini wajib menurut agama, meskipun ada perbedaan tentang apakah pengadilan dapat memaksa seorang ibu untuk menyusuinya. Jumhur ulama menetapkan hal ini sebagai anjuran bukan kewajiban, sedangkan ulama mazhab Maliki menekankan kewajiban penyusuan ini secara hukum dan menisbatkan kewajiban penyusuan ini kepada ibu pada saat masih terikat dengan ikatan perkawinan, namun mereka mengecualikan perempuan bangsawan (sharīfah) berdasarkan adat kebiasaan (‘urf). Sedangkan perempuan yang telah ditalak tiga (bā’in), tidak ada kewajiban menyusui, tetapi kewajiban tersebut berada di tangan suami, sehingga ia bisa meminta mantan isterinya atau ibunya si bayi untuk menyusuinya dengan bayaran yang seimbang.[28]

Radā‘ah ini, menurut al-Maraghi,[29] adalah wajib bagi seorang ibu karena susunya adalah yang terbaik di antara susu-susu yang ada, karena anak terbentuk dari darahnya sedangkan ia berada di dalamnya. Maka, ketika ia terlahir, darah tersebut berpindah menjadi susu yang dapat dijadikan makanan oleh si bayi. Mengapa harus dari air susu ibu sendiri? Menurut Jad al-Haqq,[30] (i) karena air susu ibu mencakup proporsi yang seimbang dengan makanan si bayi yang sesuai dengan kebutuhan fisiknya pada masa-masa penyusuan yang berbeda dan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya; (ii) air susu ibu mengandung bahan-bahan protein yang memberikan kepada si anak kekuatan dan kekebalan dari berbagai penyakit pada bulan-bulan pertama usianya; (iii) air susu ibu tidak tercemar karena ia keluar langsung dari puting susu ibu kepada mulut bayi secara langsung tanpa menggunakan alat-alat yang terkadang tidak steril; (iv) ketika terjadi penyusuan oleh ibu kepada anaknya, ada hubungan psikologis di antara keduanya, dengan demikian, naluri keibuan dan keanakan tertanam kuat dalam satu ikatan yang benar. 

Telah disepakati bahwa suatu hukum yang ditetapkan Tuhan pasti mengandung kemaslahatan dan kebaikan, tidak terkecuali dengan masalah radā‘ah, seperti yang telah diulas oleh Syaikh Jad al-Haqq di atas. Secara garis besar, pengaruh air susu ibu adalah begitu besar bagi perkembangan anak, baik yang berkaitan dengan kesehatan fisik, intelektual, emosi, maupun sosial. Dalam kaitannya dengan yang pertama, ASI menurut laporan medis, ternyata dapat mengurangi resiko infeksi lambung-usus, sembelit dan alergi, memberikan kekebalan terhadap anak dari penyakit karena ASI mengandung banyak nutrisi, hormon, enzim, untuk pertumbuhan dan kekebalan tubuh yang diturunkan ibunya ke bayi. Selain itu, berdasarkan penelitian medis pula, diperlihatkan bahwa ASI mampu mengurangi infeksi, penyakit pernapasan dan diare pada bayi. Ibu yang menyusui bayinya juga bisa terhindar dari pendarahan setelah melahirkan. Dan masih banyak manfaat medis lainnya yang dapat diperoleh dari ASI ini.

Dalam kaitannya dengan perkembangan intelektual, ASI juga menurut perkiraan medis dapat mengembangkan tingkat intelegensi si bayi. IQ pada bayi ASI ternyata lebih tinggi 7-9 poin daripada IQ bayi non-ASI. Menurut penelitian pada tahun 1997, kepandaian anak yang minum ASI pada usia sembilan setengah tahun mencapai 12,9 poin lebih tinggi daripada anak-anak yang minum susu formula.[31]

Secara psikologis, pengaruh ASI ternyata begitu signifikan bagi perkembangan emosi anak. Bayi-bayi yang disusui oleh ibunya akan tenang dan tidak mudah gelisah untuk jangka waktu yang lama. Bahkan setelah mereka disapih mereka lebih kuat menghadapi situasi yang bisa membuat stres, misalnya perceraian orang tuanya. Hal ini karena bayi merasa nyaman dengan belaian dan usapan ibunya pada saat menyusui, serta merasa aman dalam dekapan dan elusan si ibu. Konsekuensinya, ketika bayi kelak menjadi dewasa, ia akan mempunyai tingkat emosi dan spiritual yang tinggi. Montgomery dan timnya pernah meneliti bagaimana bayi berusia 10 tahun yang diberi ASI dan yang diberi susu formula menghadapi stres akibat masalah perkawinan orangtuanya. Sekitar 9000 bayi menjadi responden penelitian ini. Mereka dimonitor sejak lahir sampai masuk sekolah. Guru-guru di sekolah juga ditanyai tentang tingkat kegelisahan anak-anak tersebut dalam skala 0-50. Ternyata anak yang dulunya mendapat ASI bisa menghadapi masalah dan stres lebih baik dibandingkan yang tidak mendapat ASI. Namun demikian, para peneliti belum mengetahui kaitan antara ASI dengan tingkat kegelisahan.

Selanjutnya, dalam kehidupan sosial, praktik pemberian ASI ini akan menjadi dasar bagi pertumbuhan manusia menjadi sumber daya manusia yang baik dan mudah bersikap empati dan simpati terhadap orang lain. Dari bukti-bukti ini dapat dikatakan dengan jelas bahwa praktik radā‘ah seperti yang sangat dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran mengandung nilai-nilai edukasi yang sangat tinggi dalam semua aspeknya.

Hadânah (Pengasuhan Anak)
Secara kebahasaan, hadānah merupakan satu kosa kata dalam bahasa Arab yang berasal dari kata al-hidn yang berarti “anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul.”[32] Dalam pengertian istilahi, ia merupakan satu macam kewenangan untuk mengasuh, merawat dan mendidik orang yang belum memasuki usia tamyīz atau orang yang belum dewasa yang kecerdasan berpikirnya belum memasuki tingkatan kematangan.[33] Masalah hadānah ini diberikan perhatian yang sangat kuat dalam hukum Islam guna memelihara dan melindungi anak. Pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak tersebut mencakup perlindungan atas perkembangan keberagamaan, kesehatan, kejiwaan, intelektualitas (pendidikan), kehormatan, dan sebagainya. Atau, secara garis besar, perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar dan tujuan pembentukan hukum Islam (maqāṣid al-sharī‘ah).

Menurut Kamali,[34] hadānah ini merupakan satu bentuk kewenangan yang pada dasarnya merupakan hak ibu dan keluarga-keluarga perempuan yang cakap dan ingin menerimanya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah itu merupakan hak atau kewajiban, dan jika itu adalah hak, maka hak siapa? Dalam fiqh klasik, terutama di kalangan ulama-ulama mazhab terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ulama Hanafiah dan Maliki, misalnya, beranggapan bahwa hadānah merupakan hak ibu (perempuan) dan ia bisa saja melepaskannya. Menurut pendapat lain, hadānah adalah hak anak yang menerima pengasuhan (al-mahdūn), sehingga ibu atau fihak yang berwenang wajib memberikan pengasuhan terhadap anak dalam berbagai aspeknya.

Namun demikian, terlepas dari berbagai perbedaan pendapat di atas, tampak jelas bahwa tiga hak, yaitu ibu, anak dan ayah tergabung dalam praktik hadānah. Jika tidak ada ketegangan atau perbedaan, maka masing-masing mempunyai hak, namun jika terjadi perselisihan, maka hak anak yang lebih diprioritaskan. Ini menyiratkan bahwa jika tidak ada orang yang bisa ditemukan sebagai pengganti, ibu dapat dipaksa untuk mengambil pengasuhan atas anak.[35] Karena, diasumsikan bahwa naluri kewanitaan seorang ibu lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, ditambah dengan kesabaran dalam menghadapi masalah anak-anak, dan ketelitian serta kejelian mereka dalam merawatnya.[36] Di samping itu, prioritas terhadap perempuan ini juga mendapatkan pijakan teologis yang kuat dari berbagai hadis Nabi.[37]

Dalam pengasuhan, anak berhak mendapatkan nafkah yang mencakup fisik dan non-fisik, yaitu dalam bentuk pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi yang layak, pendidikan yang baik termasuk pendidikan agama, dan kebebasan untuk berkembang dalam lingkungan sosialnya, serta kemampuan berkreasi dan berekspresi dalam kehidupannya. Jika pihak yang berkewajiban menolak melakukan pengasuhan ini apakah terkena sangsi pidana? Dalam wacana fiqh Islam, pengadilan dapat memaksa pihak terkait untuk melakukan pengasuhan terhadap anak, karena masalah pengasuhan sebenarnya lebih berhubungan dengan hak anak mengingat kemaslahatan seorang anak pada masa depannya sangat tergantung pada masa kecilnya. Namun jika mereka menolak, meskipun dalam wacana fiqh sebagian fuqaha menyatakan bahwa tidak boleh adanya pemaksaan, tentunya hakim, dengan prinsip ta‘zīr, dapat memberikan sangsi-sangsi yang tegas berdasarkan pertimbangan kemaslahatan atau undang-undang yang berlaku. Karena, sekali lagi, hak anak lebih besar ketimbang hak ibu, bapak, atau yang lainnya, dan ini menyangkut masalah masa depan anak dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat.

Fakta pewajiban pengasuhan bagi orang tua dan pemberian sangsi jika ketentuan ini dilanggar memberikan indikasi yang kuat bahwa masalah perlindungan anak mendapatkan perhatian yang serius dari fiqh Islam.

Positivisasi Fiqh Hadānah
Karena pentingnya pemenuhan hak anak ini, maka masing-masing negara di dunia mewujudkannya dalam bentuk perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan masalah pengasuhan anak (child custody). Di negara-negara Muslim, masalah pengasuhan anak diatur dalam perundang-undangan keluarga, dan masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Perbedaan ini disebabkan, dalam sebagian hal, oleh perbedaan mazhab fiqh yang dominan. Di Asia Tenggara yang mana penyebaran mazhab Syafi‘i lebih begitu dominan, perumusan ketentuan tentang masalah ini banyak diilihami dan dipengaruhi oleh gagasan dari mazhab fiqh ini.

Di Malaysia, misalnya, peraturan hukum keluarga mengatur bahwa bagi isteri yang telah dicerai, hak pengasuhan anak berada di tangannya sampai berusia tujuh tahun (buat anak laki-laki) dan sembilan tahun (buat anak perempuan). Pengadilan bisa memperpanjang hingga sembilan tahun (buat anak laki-laki) dan sebelas tahun (buat anak perempuan), masing-masing berdasarkan permohonan si pengasuh (hādinah). Setelah berakhir masa pengasuhan anak, bapak kemudian menjadi pengasuh dengan ketentuan bahwa setelah anak mencapai usia balig dan berakal, ia bisa memilih sendiri dengan siapa ia akan tinggal, kecuali jika pengadilan mengarahkan sebaliknya.[38] Sedangkan di Filipina, ketentuannya adalah bahwa si ibu yang dicerai memiliki hak pengasuhan anak sampai berusia tujuh tahun baik anak laki-laki maupun anak perempuan, yang setelah itu si anak bisa memilih kepada siapa ia akan tinggal. Pengasuhan anak perempuan yang tidak menikah yang telah mencapai masa pubertas kembali kepada bapaknya, dan anak laki-laki dalam keadaan yang sama tinggal bersama ibunya.[39]

Di Indonesia, misalnya, masalah pengasuhan anak atau hadānah diatur, meskipun tidak secara rinci, dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dari pasa 45 sampai 54. Tetapi baru setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah hadānah menjadi hukum positif, dan Peradilan Agama diberikan wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya. Masalah hadānah ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terutama dari pasal 104 sampai pasal 112. Dalam UU Perkawinan (Pasal 45 ayat 1), misalnya, ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ini juga ditegaskan lagi dalam undang-undang tentang perlindungan anak (Pasal 26 ayat 1 [huruf a, b, c]). Tetapi jika kedua orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau karena satu sebab tidak bisa melakukan kewajibannya, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut beralih kepada keluarganya (Pasal 1 ayat 2). Dalam kasus keluarga yang tidak mampu melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya, pemerintah wajib memenuhinya (Pasal 45 ayat 2).

Dalam kasus jika kedua orang tua enggan atau tidak mau melakukan pengasuhan terhadap anak, maka berarti mereka sama saja dengan telah melakukan tindakan penelantaran, lebih-lebih jika si anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam hal ini, orang tersebut terkena sangsi pidana, yang menurut ketentuan undang-undang perlindungan anak, dipidana penjara selama lima tahun atau denda sebanyak seratus juta rupiah (Pasal 77). Jika ternyata kedua orang tua menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengasuh dan pelindung anak, yaitu dengan melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, penganiayaan terhadap anak, maka mereka akan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan/atau denda paling banyak 72 juta rupiah [dengan penambahan sepertiga dari ketentuan tersebut] (Pasal 80 ayat 1). Jika ternyata si anak luka berat, maka sangsi pidananya adalah penjara paling lama lima tahun dan/atau denda sebanyak seratus juta rupiah [dengan penambahan sepertiga dari ketentuan tersebut] (Pasal 80 ayat 2). Jika penganiayaan dan penyiksaan tersebut menyebabkan matinya si anak, maka pelaku tersebut dipenjara paling banyak 10 tahun penjara, dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah (Pasal 80 ayat 3).

Di Asia Selatan, penyebaran mazhab Hanafi lebih dominan di wilayah-wilayah seperti India, Bangladesh dan Pakistan. Di India, Bangladesh, dan Pakistan, ibu yang dicerai memiliki hak pengasuhan anak. Di wilayah-wilayah tersebut, dengan bersandar pada mazhab Hanafi, pengasuhan oleh ibu ini berakhir jika telah berusia tujuh tahun bagi laki-laki, dan telah memasuki usia pubertas bagi anak perempuan. Pengadilan juga diarahkan untuk memperhatikan usia, jenis kelamin dan agama dari seorang anak, serta kapasitas dan karakter dari wali yang diusulkan. Begitu pula, pengadilan harus mempertimbangkan pendapat anak itu sendiri jika ia telah cukup dewasa untuk memberikan pilihannya secara sadar. Jika anak itu masih begitu muda atau perempuan, pengadilan akan memberikan prioritas pengasuhan kepada ibu. Dalam semua kasus, kepentingan anak yang akan diasuh tersebut adalah yang lebih tinggi.[40]

Di wilayah Afrika Utara, selain Mesir yang lebih didominasi oleh mazhab Hanafi, mazhab Maliki lebih berpengaruh ketimbang mazhab-mazhab lainnya. Wilayah-wilayah yang didominasi oleh mazhab ini adalah di antaranya, Maroko, Aljazair, Libya, dan Tunisia. Di Maroko, misalnya, isteri yang dicerai mempunyai hak pengasuhan atas anak hingga mencapai usia pubertas bagi anak laki-laki dan usia menikah bagi anak perempuan.[41] Hal yang sama juga berlaku dalam perundang-undangan Libya.[42] Sementara itu, di Aljazair, jika isteri yang dicerai yang diberikan hak pengasuhan kepada anak, suami mesti memberikan akomodasi sesuai dengan kemampuannya. Pengasuhan anak berhenti pada usia enam belas tahun bagi anak laki-laki (atau sepuluh tahun jika ia menikah kembali) dan hingga usia perkawinan yang sah (18 tahun) bagi perempuan (selama ibunya tidak menikah lagi) dengan ketentuan bahwa putusan untuk mengakhiri pengasuhan tersebut adalah demi kepentingan anak yang berada dalam pengasuhan.[43]

Sebaliknya, ketentuan tentang masalah ini di Tunisia adalah bahwa jika perkawinan berakhir karena kematian maka hak pengasuhan beralih kepada salah satu pasangan yang masih hidup; jika berakhir karena perceraian, hakim diharuskan mempertimbangkan kepentingan dari si anak yang akan diasuh dengan memberikan hak pengasuhan kepada salah satu dari pasangan itu atau kepada pihak ketiga. Jika ibu yang diberikan hak pengasuhan, maka ia diberikan otoritas untuk menjalankan hak-hak wali yang ekslusif dalam masalah-masalah yang terkait dengan perjalanaan, pendidikan dan masalah-masalah keuangan si anak. Ia mungkin saja diberikan kekuasaan perwalian yang utuh jika si wali tidak mampu atau tidak layak untuk melakukannya.[44] Meskipun begitu, bapak dan wali-wali yang lain dari anak harus menjaga anak dan memperhatikan pendidikannya. Batas usia pengasuhan bagi anak laki-laki adalah tujuh tahun dan sembilan tahun bagi anak perempuan, setelah itu bapak dapat mengambil alih, kecuali jika pengadilan memutuskan, demi kepentingan si anak, bahwa hak pengasuhan harus berada di tangan yang lain.[45]

Sedangkan di Saudi Arabia dan Qatar, yang dominan mazhab Hanbali, aturan-aturan yang terkait dengan masalah-masalah keluarga, termasuk masalah pengasuhan anak, diatur menurut aturan fiqh klasik mazhab Hanbali.[46] Sementara itu, negara Oman menggunakan ketentuan fiqh mazhab Ibadiyah (Khawarij) dalam masalah ini.[47]

Berbeda dengan wilayah-wilayah di atas yang dipengaruhi oleh mazhab Sunni, di Iran yang mendominasi dan mempengaruhi penyusunan perundang-undangan terutama dalam masalah keluarga Islam, termasuk pengasuhan anak, adalah mazhab fiqh Syi’ah Ja’fariyah. Menurut ketentuan perundang-undangan Iran, hak pengasuhan anak oleh ibu berakhir ketika anak berusia dua tahun bagi laki-laki dan tujuh tahun bagi anak perempuan. Hak pengasuhan beralih kepada bapak jika si ibu menikah lagi. Ibu mungkin diberikan hak pengasuhan dalam kasus-kasus tertentu jika si bapak terbukti tidak layak untuk memelihara dan mengasuh anak.[48]

Demikian beberapa ketentuan perundang-undangan tentang masalah pengasuhan anak yang ada dalam di beberapa negara Muslim, yang ternyata dalam banyak hal dipengaruhi oleh mazhab yang dominan, meskipun ada juga pemilihan dari beberapa mazhab lain seperti yang terjadi, misalnya, di Mesir. Namun satu hal yang perlu dicatat dari ketentuan-ketentuan di atas, bahwa hampir semua perundang-undangan mempunyai pandangan yang sama bahwa hak pengasuhan yang pertama diberikan kepada ibu karena ada asumsi yang berkembang bahwa ibu dianggap lebih “memahami” dan “mengetahui” perkembangan awal si anak.

Catatan Penutup
Persoalan anak dan perlindungannya merupakan satu hal yang krusial dalam wacana fiqh Islam. Hal ini didasari oleh fakta bahwa kesejahteraan anak pada masa depannya sangat bergantung pada sejauh mana pengalaman-pengalamannya terbentuk pada masa kecil dan bagaimana perlakuan-perlakuan yang diterima ketika kecil. Untuk itu, semenjak awal Islam telah memperkenalkan dua konsep yang sangat terkait yaitu radā’ah dan hadānah. Dalam konsep yang pertama, anak berhak mendapatkan ASI karena menurut perkiraan medis, ini dapat menentukan kesehatan fisik, psikologis dan juga kecerdasan intelektual yang sangat berguna bagi masa depannya. Kemudian, dalam kehidupan personal dan sosialnya, anak berhak mendapatkan pengasuhan (hadānah) yang terkait dengan perkembangan agama, pribadi, intelektual, dan sosialnya. Atau, dalam kata lain, ia terkait dengan pemeliharan dan pengembangan terhadap lima prinsip yang sangat mendasar, yaitu agama, akal, jiwa, kehormatan, dan keturunan.

Mengingat pentingnya masalah pengasuhan anak ini, maka di sebagian besar negara Islam, ia dimasukkan ke dalam suatu perundang-undangan. Namun demikian, perumusan ketentuan perundang-undangan ini banyak dipengaruhi oleh mazhab yang dominan di wilayah tersebut. Mazhab Hanafi, misalnya, berpengaruh di wilayah-wilayah seperti di antaranya, Mesir, Turki, India, Bangladesh, dan Pakistan. Mazhab Maliki lebih berpengaruh pada wilayah-wilayah seperti di antaranya, Maroko, Tunisia, Aljazair, dan Libya. Mazhab Syafi’i khususnya di wilayah Asia Tenggara seperti di antaranya, Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina dan Singapura. Sedangkan mazhab Hanbali hanya di dua wilayah saja seperti Saudi Arabia dan Qatar. Mazhab fiqh Ibadiyah hanya berpengaruh di wilayah Oman, sedangkan mazhab fiqh Syiah Ja’fariyah hanya berpengaruh di Iran.

Daftar Pustaka
Kompilasi Hukum Islam
UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
An-Na’im, Abdullahi A. (ed), Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book, London: Zed Books, 2002
Chalke, Steve, How To Succeed as Parents, London: Hodder & Stoughton, 2003
Dahlan, Abdul Aziz et al (eds), “Hadanah” dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, Cet. ke-4, Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2000
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1980
Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Jilid 2, Cet. ke-4, Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1997
Giddens, Anthony, Sociology, Cet. ke-3, Cambridge: Polity Press, 2000
al-Haqq, Jad al-Haqq Ali Jad, al-Tufūlah fî al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah, (Mesir: Shirkat al-I‘lanat al-Sharqiyyah, 1995
Hornby, A. S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Jonathan Crowther (ed), Cet. ke-5, Oxford: Oxford University Press, 1995
Kamali, Mohammad Hashim, Islamic Laws in Malaysia: Issues and Developments, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2000
Laible, Deborah J, “Mother-Child Discourse Surrounding a Child’s Past Behaviour at 30 Months: Links to Emotional Understanding and Early Conscience Development at 36 Months” dalam Merril-Palmer Quarterly, April 2004. Diakses di http://www.findarticles.com
Mahmood, Tahir, Statutes of Personal Law in Islamic Countries: History, Texts, and Analysis, Edisi Revisi, Delhi: ALR, 1995
Mahmood, Tahir, Family Law Reform in The Muslim World, Bombay:  N. M. Tripathi PVT Ltd., 1972
al-Malibari, Zayn al-Din bin ‘Abd al-‘Aziz, I‘ānat al-Tālibīn, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1993
al-Maragi, Ahmad Mustafa, Tafsīr al-Marāghī, Jilid 1, Cet. ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998
al-Nasafi, Najm al-Din Abu Hafs `Umar bin Muhammad, Tilbat al-Talabah fî al-Istilâhât al-Fiqhiyyah, Cet. ke-1,  Beirut: Dar al-Nafa’is, 1995
Nasution, Harun et al., Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1992
Nurudin, Amiur dan Azhari A. Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI,  Jakarta: Kencana, 2004
Piaget, Jean, The Construction of Reality in the Child, New York: Basic Books, 1954
Poerwadarminta, W. J. S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
al-Sabuni, Muhammad Ali, Rawā’i‘ al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
al-Syaukani, Muhammad bin ‘Ali, Nayl al-Autār Sharh Muntaqā al-Akhbār, ditakhrij dan dikomentari oleh `Isham al-Din al-Sababti, Jilid 6, Cet. ke-1, Kairo: Dar al-Hadits, 1993
Tuttle, Lisa, Encyclopedia of Feminism, London: Arrow Books, 1987
Vygotsky, Lev, Mind in Society, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978
al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Jilid 7, Cet. ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 1989

Catatan kaki
[1] Dikutip dalam Anthony Giddens, Sociology, Cet. ke-3, (Cambridge: Polity Press, 2000), 152.
[2] Ibid., 163.
[3] Diakses pada http://www.unicef.org/protection.
[4] Diakses pada http://www.komnaspa.or.id.
[5] Lisa Tuttle, Encyclopedia of Feminism, (London: Arrow Books, 1987), 61.
[6] Ibid.
[7] Steve Chalke, How To Succeed as Parents, London: Hodder & Stoughton, 2003.
[8] Deborah J Laible, “Mother-Child Discourse Surrounding a Child’s Past Behaviour at 30 Months: Links to Emotional Understanding and Early Conscience Development at 36 Months” dalam Merril-Palmer Quarterly, April 2004. Diakses di http://www.findarticles.com.
[9] Vygotsky, Lev, Mind in Society, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978).
[10] Jean Piaget, The Construction of Reality in the Child, (New York: Basic Books, 1954).
[11] Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), 31; Poerwadarminta, W. J. S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 38.
[12] Hornby, A. S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Jonathan Crowther (ed), Cet. ke-5, (Oxford: Oxford University Press, 1995), 192.
[13] Ibid., 609.
[14] Q.S. al-Hajj [22]: 5; al-Nūr [24]: 31, 59; al-Mu‘min [40]: 67.
[15] Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 47; al-Nisā’ [4]: 11, 12, 171, 176.
[16] Q.S. ‘Ali Imrān [3]: 40; Yūsūf [12]: 19; al-Hijr [15]: 53; al-Kahfi [18]: 74, 80, 82; Maryam [19]: 7, 8, 19, 20; al-Sāffāt [37]: 101; al-Dhāriyyât [51]: 28; al-Tūr [52]: 24.
[17] Ibn Manzur, Lisān al-‘Arab, IV, 3289.
[18] Ibid., 2397. lihat Q.S. Maryam [19]: 29.
[19] Ibid., 3289.
[20] Q.S. Yūsūf [12]: 22; al-Qasas [28]: 14; al-Hajj [22]: 5; al-Ahqāf [46]: 15; al-An‘ām [6]: 152; al-Isrā’ [17]: 34; al-Kahfi [18]: 82; al-Mu‘min [40]: 67.
[21] Q.S. al-Nūr [24]: 59.
[22] Q.S. al-Saffât [37]: 102.
[23] Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsīr al-Marāghī, Jilid VI, Cet. ke-1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 371.
[24] http://www.unicef.org/protection.
[25] Najm al-Din Abu Hafs ‘Umar bin Muhammad al-Nasafi, Tilbat al-Talabah fī al-Istilāhāt al-Fiqhiyyah, Cet. ke-1, (Beirut: Dar al-Nafa’is, 1995), 140.
[26] Muhammad Ali al-Sabuni, Rawā’i‘ al-Bayān fī Tafsīr al-Ahkām, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 353.
[27] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Jilid 7, Cet. ke-3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 698.
[28] Al-Sabuni, Rawā’i, 353.
[29] Al-Maraghi, Tafsīr, I, 341.
[30] Jad al-Haqq ‘Ali Jad al-Haqq, al-Tufūlah fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah, (Mesir: Shirkat al-I`lanat al-Sharqiyyah, 1995), 20-21.
[31] Diakses pada http://www.kompas.com/wanita/news/0608/04/134303.htm.
[32] Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Jilid 2, Cet. ke-4, (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1997), 37.
[33] Dahlan, Abdul Aziz et al (eds), “Hadanah” dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, Cet. ke-4, (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2000), 415; al-Zuhaili, al-Fiqh…, VII, 717; Nasution, Harun et al., Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), 269.
[34] Mohammad Hashim Kamali, Islamic Laws in Malaysia: Issues and Developments, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2000), 105.
[35] al-Zuhaili, al-Fiqh…, VII, 718.
[36] Dahlan, Ensiklopedi…, II, 415; al-Zuhaili, al-Fiqh…,VII, 719; Zayn al-Dîn bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari,  I‘ānat al-Tālibīn, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 115; Amiur Nurudin dan Azhari A. Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI,  (Jakarta: Kencana, 2004), 297.
[37] Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani,  Nayl al-Autār Sharh Muntaqā al-Akhbār, ditakhrij dan dikomentari oleh ‘Isham al-Din al-Sababti, Jilid 6, Cet. ke-1, (Kairo: Dar al-Hadits, 1993), 389-390.
[38] Mahmood, Tahir, Statutes of Personal Law in Islamic Countries: History, Texts, and Analysis, Edisi Revisi, Delhi: ALR, 1995), 203-204; Abdullahi A. An-Na’im (ed), Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book, (London: Zed Books, 2002), 271.
[39] An-Naim, Islamic …, 275.
[40] Ibid., 218, 225, 235-36.
[41] Ibid., 180.
[42] Ibid., 177.
[43] Ibid., 167.
[44] Ibid., 183.
[45] Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (Bombay:  N. M. Tripathi PVT Ltd., 1972), 111-12.
[46] An-Naim, Islamic …, 135, 137.
[47] Ibid., 131.
[48] Ibid., 110

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button