Sang Kiai Progresif di Tanah Kaili

Mengenang Perjalanan Hidup Prof. Dr. KH. Muhammad Noor Sulaiman Pettalongi

Ulama atau kiai merupakan kelompok yang sangat dihormati, bahkan mereka menempati posisi yang mulia dan tinggi karena perannya yang begitu besar dalam pembinaan moralitas dan ketertiban masyarakat. Dalam masyarakat Islam tradisional di Indonesia, ada beberapa sebutan yang berbeda terhadap ulama, namun maknanya sama. Di Jawa, misalnya, dikenal dengan sebutan kyai, di Sunda dipanggil ajengan, di Sumatera Barat dikenal dengan nama buya, di Aceh dipanggil tengku, di Sulawesi Selatan disebut topanrita, di Madura dikenal dengan istilah nun atau bandara, serta di Lombok, Bima dan Kalimantan Barat disebut tuan guru.

Dalam sejarah Islam Indonesia, baik lingkup nasional maupun lokal, posisi strategis ulama sangat menonjol. Sejak masa awal perkembangan Islam, pra kemerdekaan sampai dengan masa sekarang ini, mereka terlibat aktif dalam pengembangan masyarakat. Hal ini disebabkan ulama atau kiai mempunyai basis massa tradisional yang sangat kuat dan juga mempunyai otoritas keagamaan. Mengacu pada tipe dan model kepemimpinan kharismatik yang mempunyai daya tarik yang luar biasa berpengaruh di hadapan orang lain, sehingga mampu mengikat pengikutnya dengan kuat dan dalam kuantitas yang sangat besar.

Kedudukan tersebut diperoleh kiai karena beberapa alasan: pertama, karena kedalaman dan keluasan ilmunya; kedua, karena status ekonomi yang dimilikinya; ketiga, karena mewarisi garis keturunan ulama. Dari ketiga faktor tersebut, hal yang pertama merupakan yang paling menentukan. Karena dianggap mempunyai kedalaman ilmu agama, pola hubungan antara masyarakat dan kiai biasanya sangat intim sehingga hampir seluruh problem anggota masyarakat dimintakan pemecahannya kepada kiai. Sebaliknya, kiai secara konsisten tampil memimpin dan mengayomi masyarakatnya ke arah transformasi yang dicita-citakannya.[1]

Penempatan kiai dalam posisi yang demikian tidaklah mudah. Prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang kiai dalam rangka memenuhi kriteria tersebut tercermin dari integritas kiai terhadap kebenaran, kejujuran dan keadilan agar ia dapat dipercaya. Prasyarat kedua adalah kapasias potensial seorang kiai dalam penguasaan informasi, keahlian profesional, dan kekuatan moral agar ia ditaati. Prasyarat ketiga adalah pesona pribadi yang tidak saja menjadikan seorang kiai dicintai dan dijadikan panutan melainkan dijadikan figur keteladanan dan sumber inspirasi bagi komunitas yang dipimpinnya.[2] Sehingga semakin konsisten seorang kiai memenuhi kriteria dan prasyarat ideal tersebut, semakin kuat pula ia dijadikan tokoh pemimpin, tidak saja oleh komunitas pesantren yang dipimpinnya, melainkan juga oleh umat Islam lainnya.

Berbagai literatur menyatakan bahwa peran kiai tidak hanya pada hal-hal yang terkait dengan keagamaan saja, bahkan sudah melampaui wilayah tersebut.[3] Rahardjo menceritakan bahwa Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812), kiai yang sangat terkenal di Kalimantan Selatan, adalah seorang kepala desa yang secara intensif mengembangkan sistem irigasi di wilayahnya. Bahkan, al-Banjari juga merupakan seorang ulama besar yang menulis banyak kitab dan sebagiannya bahkan menjadi rujukan komunitas Muslim Indonesia-Melayu dan juga pesantren.[4] 

Dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda dan Jepang, kiai sering menjadi komandan dalam peperangan. Di Sumatera Barat, seorang ulama yang bernama Tuanku Imam Bonjol memimpin rakyatnya untuk melawan Belanda.[5] Syekh Yusuf al-Maqassari (1627-1699) memimpin masyarakat Muslim di Banten (Jawa Barat) untuk melawan Belanda sehingga beliau diasingkan ke Afrika Selatan dan meninggal di sana.[6] Saefuddin Zuhri, seorang kiai di Jawa, juga merupakan pejuang kemerdekaan bersama kiai yang lain untuk melawan Jepang dan Belanda dari tahun 1945-1949. Contoh-contoh ini mengindikasikan dengan jelas pentingnya kiai dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka membakar semangat umat Islam Indonesia untuk melakukan jihad melawan penjajah.

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa peran dan fungsi kiai dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat sebagai pemimpin spiritual (sebagai guru, pemandu, penasehat agama), pemimpin sosial (sebagai motivator, pelopor, dan penggerak pembangunan masyarakat), dan pemimpin politik (kelompok penekan, fasilitator, mediator antara pemerintah dan masyarakat). Peran-peran dan fungsi-fungsi dari kiai dalam masyarakat Indonesia ini menyiratkan bahwa mereka membimbing dan memastikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang konsisten dengan ajaran Islam untuk mencapai kemaslahatan umum (al-maslahah al-‘ammah).

Sketsa Biografi Sang Kiai
Nama lengkap kiai ini adalah Muhammad Noor, dan di masyarakat Palu biasa disapa dengan sebutan “Ustaz Nur”. Beliau dilahirkan di Watampone, Sulawesi Selatan pada tanggal 5 September 1944, dari pasangan Andi Sulaiman Pettalongi dan Chadijah Daeng Masenang. Pettalongi merupakan gelar yang diberikan kepada seorang yang sangat terpandang di dalam masyarakat. Menurut sebuah informasi, penyebutan kata ini adalah karena faktor keulamaan, dan kakek dari Muhammad Noor ini adalah seorang ulama.

Muhammad Noor menghabiskan masa kecilnya di tanah kelahirannya Watampone. Kemudian orang tua beliau pindah ke Batui (Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah) pada tahun 1957. Menurut informasi, kepergian keluarga Muhammad Noor ke wilayah Bakung ini diperkirakan karena alasan keamanan, karena sekitar tahun tersebut memang sedang bergolak pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Untuk menghindari tuduhan keterlibatan kepada TNI atau Gerakan Kahar Muzakar, yang keduanya sangat dilematis, maka keluarga memutuskan untuk meninggalkan Watampone menuju Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Meskipun beliau pernah mengenyam pendidikan dasar (SD) di Watampone, namun pendidikan keagamaan beliau ditempuh pertama kali di Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat di Palu, Sulawesi Tengah, yang beliau datang ke Palu sekitar tahun 1959. Madrasah al-Islamiyah Alkhairaat, yang kemudian diubah namanya menjadi Perguruan Islam Alkhairaat, didirikan oleh Sayyid Idrus ibn Salim Al-Jufri (Guru Tua)[7]  pada tanggal 30 Juni 1930. Sayyid Idrus adalah seorang ulama dari Hadramaut yang berjasa menyebarkan Islam di Tanah Kaili. Beliau mempunyai banyak murid yang sukses dalam berbagai bidang seperti pendidikan, keagamaan, pemerintahan, ekonomi, dan lainnya. Salah satu di antaranya adalah tokoh yang kita bicarakan saat ini.

Muhammad Noor menyelesaikan pendidikan menengahnya di Madrasah Mu’allimin Alkhairaat. Istilah “Mu’allimin” berarti “guru”, dan sekolah ini memang diselenggarakan untuk mencetak para pengajar/guru agama Islam. Madrasah Mu’allimin (Pendidikan Guru) ini dibangun karena alasan untuk mengatasi kesulitan dan kelangkaan guru agama, melayani permintaan pembukaan cabang-cabang Madrasah dari berbagai daerah, baik dari wilayah provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri maupun dari provinsi lainnya. Madrasah Mu’allimin pertama kali dipimpin oleh KH. Rustam Arsyad. Di Madrasah Mu’allimin ini diajarkan sekitar 25% pelajaran umum termasuk ilmu keguruan dan 75% pelajaran agama.

Noor menyelesaikan pendidikan di Madrasah Mu’allimin selama enam tahun. Setelah selesai, beliau sering mendampingi Sayid Idrus bin Salim Aljufrie “Guru Tua” dalam perjalanan dakwahnya ke berbagai wilayah dari tahun 1960 sampai 1964. Pada Pada tahun 1963, misalnya, Guru Tua mengadakan lawatan yang kedua kalinya ke Ternate, setelah lawatannya yang pertama tahun 1928, dan kemudian mengadakan kunjungannya ke beberapa wilayah kecamatan seperti Bacan, Jailolo, Tobelo, Morotai, Patani, Weda, Maffa, Gane Dalam, Makian, Kayoa, dan lain-lain. Dalam perjalanan yang kedua ini, Guru Tua membawa rombongan santri-santrinya, di antaranya adalah Muhammad Noor. Misi yang diemban dalam perjalanan ini adalah misi pendidikan dan dakwah. Kemudian, pada 21 September 1964, Madrasah Alkhairaat dibuka di wilayah ini.[8] Salah satu tempat awal yang digunakan untuk proses belajar mengajar adalah Kampung Tengah (sekarang Kelurahan Gamalama), yang di madrasah ini Muhammad Noor merupakan salah satu staf pengajarnya.

Di Madrasah Alkhairaat Kalumpang, Ternate, Muhammad Noor pernah menjadi Kepala Madrasah dari tahun 1966-1968. Kesempatan menetap di Ternate ini digunakan oleh Muhammad Noor untuk menempuh pendidikan tingginya di Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Ternate, dan beliau meraih gelar Sarjana Muda (BA) pada tahun 1969. Kemudian, pada tahun 1969 hingga 1972, Muhammad Noor menjadi Kepala Madrasah Mu’allimin di Ternate.

Pada tahun 1970, Muhammad Noor menikah dengan Fatmah, puteri pertama dari H. Muhammad Saleh bin H. Mongki. Nenek perempuan dari Fatmah ini, yang bernama Intje Ami, adalah isteri dari Habib Idrus bin Salim Aljufrie. Pernikahan ini adalah atas usulan perjodohan dari Habib Idrus Aljufrie. Setelah menikah, Muhammad Noor membawa isterinya untuk melanjutkan pendidikan strata satu di di IAIN Sunan Ampel Malang untuk meraih gelar lengkapnya (doktorandus) pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, putera pertamanya, yang bernama Ahmad Fahmi, dilahirkan.

Setelah meraih gelar sarjana lengkapnya, Muhammad Noor dan keluarga kembali ke Ternate, dan beliau menjadi Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat hingga tahun 1977. Beliau pernah pula menjabat sebagai Kepala Pondok Pesantren Alkhairaat di Ternate (1987-1994), dan pada tahun 1988, beliau diangkat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin di Ternate hingga tahun 1994.

Pada tahun 1995, bersama keluarga beliau pindah ke Palu dan menjadi Dekan pada Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palu (1995-1997). Ketika IAIN Alaudin Kelas Palu berubah menjadi STAIN Datokarama Palu pada tahun 1997, beliau pun kemudian menjadi ketuanya hingga tahun 2002. Di sela-sela pekerjaannya yang menumpuk di STAIN Palu, Muhammad Noor menempuh pendidikan strata tiga dalam Program Doktor Bebas Terkendali di Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan meraih gelar doktor di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2000, dengan disertasi tentang Alkhairaat dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Kaili.

Setelah selesai dari jabatannya sebagai Ketua STAIN pada tahun 2002, beliau pun kemudian diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah (2002-2004). Pada masa kepemimpinannya, banyak perubahan administrasi yang telah dilakukan. Meskipun sibuk membenahi persoalan administrasi di kantornya, Muhammad Noor tetap tidak meninggalkan kebiasaan membaca dan mengajarnya. Sebagai seorang akademisi, selain mengajar, Muhammad Noor banyak mengisi berbagai workshop, seminar dan diskusi ilmiah. Semangat membacanya yang tinggi dan ketekunannya menulis mengantarkan dirinya menjadi seorang guru besar dalam bidang hadis pada 2005 dengan pidato pengukuhannya yang berjudul Kepemimpinan Perempuan (Telaah Tekstual dan Kontekstual Hadis Nabi dalam Perspektif Gender)

Di akhir tahun 2010-an, Muhammad Noor mulai sering menurun kesehatannya. Lima tahun terakhir sebelum wafatnya, beliau divonis dokter menderita penyakit vertigo, yang karenanya beliau sering mengalami mual-mual dan pusing yang dirasakan silih berganti. Ternyata pusing-pusing yang diderita Muhammad Noor setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam di salah satu rumah sakit di Makassar sekitar tahun 2011 merupakan pengaruh dari penyakit kanker paru-paru yang tidak pernah diduganya karena beliau bukan perokok. Virus kanker  ini kemudian menyerang otak. Dua minggu berobat di Makassar, dan harapan untuk sembuh kian menipis. Maka, beliau pun kembali ke Palu untuk dirawat di sana. Akhirnya, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2011, Muhammad Noor meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang putera dan dua orang puteri. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga di belakang Masjid Jami Kampung Baru.

Peran Kiai Noor dalam Masyarakat
Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, peran dan fungsi kiai dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat sebagai pemimpin spiritual, pemimpin sosial, dan pemimpin politik. Dilihat dari peran dan fungsi kiai ini tersirat bahwa mereka melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan memastikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang sejalan dengan ajaran Islam untuk mencapai kemaslahatan umum.

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, Muhammad Noor terkenal sebagai seorang yang sangat aktif. Ketika tinggal di Ternate, beliau sering berdakwah hingga ke pelosok-pelosok desa di Ternate. Beliau berdakwah tanpa pamrih, sehingga beliau sangat dihormati oleh masyarakat di sana. Karena kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat kepada dirinya, beliau pun ditunjuk untuk menjabat sebagai Ketua Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Maluku Utara (1982-1987). Beliau juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Masjid Kabupaten Maluku Utara (1982-1994). Lebih dari itu, karena kedalaman ilmu pengetahuan agamanya, beliau diamanatkan untuk menjadi Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia(MUI) Provinsi Maluku Utara (1987-1994),

Langkah beliau untuk berkiprah dalam pengembangan dakwah dan pendidikan serta pengabdian terhadap masyarakat tidak terhenti meskipun beliau pindah ke Palu. Di Palu, beliau diangkat sebagai Ketua PB Alkhairaat (1996-2001). Pada tahun 1997 hingga 2002, beliau dipercaya menjadi Sekretaris Umum MUI Provinsi Sulawesi Tengah mendampingi Habib Sagaf bin Muhammad Aljufrie sebagai ketua umunya. Beliau juga pernah diangkat sebagai Sekretaris Dewan Pakar Alkhairaat (2001-2006). Di akhir hayatnya, beliau meninggal pada saat beliau masih menjadi Wakil Ketua MUI Provinsi Sulawesi Tengah.

Karya dan Buah Pikiran Sang Kiai
Sebagai seorang pendidik dan penulis, Kiai Noor telah menelurkan beberapa buah pikiran dalam bentuk buku dan artikel. Di antara beberapa karyanya adalah Biografi Sayid Idrus bin Salim Aljufrie: Pendiri Perguruan Islam Alkhairaat (1988), yang membahas tentang kiprah dan perjuangan dari Sayid Idrus bin Salim Aljufrie (Guru Tua) dalam pendidikan dan dakwah di kota Palu. Buku berikutnya, yang merupakan disertasi beliau, adalah Alkhairaat dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Kaili (2000). Buku ini membahas tentang kelahiran, perkembangan dan pertumbuhan perguruan Islam Alkhairaat dan bagaimana peran perguruan Islam ini dalam perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat Kaili, Sulawesi Tengah.

Karya beliau yang lain adalah Islam di Tanah Kaili dari Datokarama ke Guru Tua (2004), Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufrie “Guru Tua”: Modernisasi Pendidikan dan Dakwah di Tanah Kaili [1930-1969] (2005), Kepemimpinan Perempuan (Telaah Tekstual dan Kontekstual Hadis Nabi dalam Perspektif Gender) (Nopember 2005), dan Antologi Ilmu Hadis (2008), Kumpulan Hadis-hadis Pilihan: Tekstual dan Kontekstual (2010).

Sumber Bacaan
Rahardjo, M. Dawam. Intelektual Intelgensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim. Bandung:Mizan, 1996.
Rahardjo, M. Dawam (d.). Pesantren dan Pembaharuan. Jakarta: LP3ES, 1995.
Arifin, Imron. Kepemimpinan Kiai Kasus Pondok Pesantren Tebuireng. Malang: Kalimasahada Press, 1993.
Kuntowijoyo. Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi. Bandung: Mizan, 1998. 
Oepen, M. dan  W. Karcher (Eds.). Dinamika Pesantren: Dampak Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1988.
Yacub, H. M. Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung: Angkasa, 1985. 
Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Bandung: Mizan, 1998.
Abdullah, Taufik. “The Pesantren in Historical Perspective,” dalam  Taufik  Abdullah dan S. Siddique (Eds.). Islam and Society in Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1986. 

Catatan Kaki
[1] M. Dawam Rahardjo, Intelektual Intelgensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim (Bandung:Mizan, 1996), 171-182.
[2] Imron Arifin, Kepemimpinan Kiai Kasus Pondok Pesantren Tebuireng (Malang: Kalimasahada Press, 1993), 130.
[3] Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1998); M. Oepen and  W. Karcher (Eds.), Dinamika Pesantren: Dampak Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1988); Muhammad Dawam Rahardjo (Ed.), Pesantren dan Pembaharuan (Jakarta: LP3ES, 1995); H. M. Yacub, Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa (Bandung: Angkasa, 1985). 
[4] Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Bandung: Mizan, 1998).
[5] Taufik Abdullah, “The Pesantren in Historical Perspective,” dalam  Taufik  Abdullah  dan S. Siddique (Eds.), Islam and Society in Southeast Asia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1986). 
[6] Azra, Jaringan Ulama.
[7] Sayyid Idrus Aljufrie dilahirkan pada hari Senin, 14 Sya’ban 1319 H (1899 M) di kota Taris, sebuah kota yang letaknya tidak jauh dari kota Saiwun Ibu kota Provinsi Hadramaut, Yaman Selatan, dan wafat pada hari Senin 12 Syawal 1389 H (22 Desember 1969). di Palu, Sulawesi Tengah.
[8] Madrasah ini dibuka atas prakarsa tokoh-tokoh Islam seperti Hamid Assegaf, Zen Assegaf, Abdurrahman Sugira, Yasin Bopeng, Salim Alhadar, Muhammad Assegaf, Andi Aco, Ibrahim Umar, Agil Syekh Abu Bakar, yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, seperti M.S. Djahir (ketika itu sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara).

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button